KONFLIK ANTAR AGAMA DI INDONESIA

KONFLIK ANTAR AGAMA DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konflik adalah polarisasi berbagai kepentingan atau keyakinan dari suatu kelompok yang tidak terwadahi aspirasinya secara terus-menerus.Konflik terjadi karena adanya perbedaan, persinggungan dan pergerakan.Sistem nilai, budaya, keyakinan cenderung mengelompokkan masyarakat dalam sekat-sekat kelompok yang bersifat kompetitif dan dominatif dari pada hubungan yang bersifat koperatif. Hubungan sosial yang bersifat dominatif pada akhirnya akan melahirkan hukum tradisional dan primitif yaitu siapa yang kuat itulah yang menang dan berkuasa serta dialah yang membua thukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik ada sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang lahir karena adanya heterogenitas kepentingan seperti kepentingan nilai-nilai keyakinan.

2. Rumusan Masalah

1.Mengapa terjadi Timbulnya Konflik Masyarakat Beragama

2. Perbedaan Doktrin dan Sikap Mental

3. Perbedaan Suku dan Ras Pemeluk Agama

4. Perbedaan Tingkat Kebudayaan

5. Masalah Mayoritas dan Minoritas Golongan Agama

6. Cara mengatasi konflik antar umat beragama

3. Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk menghimbau seluruh mayoritas agama terutama yang ada di Negara Indonesia untuk  bertoleransi antar agama baik agama islam keristen dan agama-agama yang lainnya.dan juga setiap agama mengajarkan kita untuk saling menghormati masing-masing agama yang lainnya. oleh sebab itu kita harus menghindari konflik-konflik agama agama yang selama ini sering terjadi Negara kita ini dan untuk menghindari konflik-konfik agama seperti konflik agama islam dan keristen dan masih banyak lagi konflik yang terjadi 

BAB II

PEMBAHASAN

1. Timbulnya Konflik Masyarakat Beragama

Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat Dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

Pada bagian ini akan diuraikan sebab terjadinya konflik antar masyarakat beragama khususnya yang terjadi di Indonesia dalam perspektif sosiologi agama.

Hendropuspito mengemukakan bahwa paling tidak ada empat hal pokok sebagai sumber konflik sosial yang bersumber dari agama.¹⁴⁵⁷

Dengan menggunakan kerangka teori Hendropuspito, penulis ingin menyoroti konflik antar kelompok masyarakat Islam - Kristen di Indonesia, dibagi dalam empat hal, yaitu:

2. Perbedaan Doktrin dan Sikap Mental

Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab dari benturan itu. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan itu.

Agama Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan agama samawi (revealed religion), yang meyakini terbentuk dari wahyu Ilahi Karena itu memiliki rasa superior, sebagai agama yang berasal dari Tuhan.

Di beberapa tempat terjadinya kerusuhan kelompok masyarakat Islam dari aliran sunni atau santri. Bagi golongan sunni, memandang Islam dalam keterkaitan dengan keanggotaan dalam umat, dengan demikian Islam adalah juga hukum dan politik di samping agama. Islam sebagai hubungan pribadi lebih dalam artian pemberlakuan hukum dan oleh sebab itu hubungan pribadi itu tidak boleh mengurangi solidaritas umat, sebagai masyarakat terbaik di hadapan Allah. Dan mereka masih berpikir tentang pembentukan negara dan masyarakat Islam di Indonesia. Kelompok ini begitu agresif, kurang toleran dan terkadang fanatik dan malah menganut garis keras.¹⁴⁵⁸. Karena itu, faktor perbedaan doktrin dan sikap mental dan kelompok masyarakat Islam dan Kristen punya andil sebagai pemicu konflik.

3. Perbedaan Suku dan Ras Pemeluk Agama

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat.

Contoh di wilayah Indonesia, antara Suku Aceh dan Suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh yang beragama Islam dan Suku Batak yang beragama Kristen; kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konflik fisik (sering terjadi), yang merugikan ketentraman dan keamanan.

Di beberapa tempat yang terjadi kerusuhan seperti: Situbondo, Tasikmalaya, dan Rengasdengklok, massa yang mengamuk adalah penduduk setempat dari Suku Madura di Jawa Timur, dan Suku Sunda di Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi korban keganasan massa adalah kelompok pendatang yang umumnya dari Suku non Jawa dan dari Suku Tionghoa. Jadi, nampaknya perbedaan suku dan ras disertai perbedaan agama ikut memicu terjadinya konflik.

4. Perbedaan Tingkat Kebudayaan

Agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Secara sederhana dapat dibedakan dua kategori budaya dalam masyarakat, yakni budaya tradisional dan budaya modern.

Tempat-tempat terjadinya konflik antar kelompok masyarakat agama Islam - Kristen beberapa waktu yang lalu, nampak perbedaan antara dua kelompok yang konflik itu. Kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional: sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Karena itu bentuk rumah gereja lebih berwajah budaya Barat yang mewah.

Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama di suatu tempat atau daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik antar kelompok agama di Indonesia.

5. Masalah Mayoritas da Minoritas Golongan Agama

Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat agama pluralitas penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama.

Di berbagai tempat terjadinya konflik, massa yang mengamuk adalah beragama Islam sebagai kelompok mayoritas; sedangkan kelompok yang ditekan dan mengalami kerugian fisik dan mental adalah orang Kristen yang minoritas di Indonesia. Sehingga nampak kelompok Islam yang mayoritas merasa berkuasa atas daerah yang didiami lebih dari kelompok minoritas yakni orang Kristen. Karena itu, di beberapa tempat orang Kristen sebagai kelompok minoritas sering mengalami kerugian fisik, seperti: pengrusakan dan pembakaran gedung-gedung ibadat.

6. Cara Mengatasi Konflik Antar Umat Beragama

Untuk menghindari terpicunya potensi konflik antar umat beragama , diperlukan beberapa cara untuk meredam konflik tersebut , antara lain :

      1.      Bersikap toleransi

Memberi kesempatan dan kebebasan antar umat beragama untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing - masing .

      2.      Bersikap saling menghargai

Tidak saling melecehkan antara satu agama dengan agama yang lain .

      3.      Pengawasan lebih aparat keamanan

Pengawasan lebih bagi aparat keamanan baik pada hari raya maupun tidak untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam beribadah .

BAB III

KAJIAN TEORI

Konflik Islam - Kristen di Indonesia

Awal masuknya kekristenan di Indonesia sebenarnya dalam suasana yang kurang bersahabat, terutama berhubungan dengan kelompok masyarakat beragama, khususnya agama Islam. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, pada abad ke-16, terjadi konflik yang disertai dengan penindasan fisik dan mental dari orang Islam terhadap orang Kristen di Maluku.

Setelah Belanda dikalahkan Jepang, maka keadaan turut berubah dalam hubungan Islam - Kristen di Indonesia. Untuk maksud keuntungan politiknya, Jepang memberikan keleluasaan yang besar kepada Islam untuk turut mendukung berbagai rencana pengukuhan kedudukan penjajahan Jepang di Indonesia.

Pada sisi lain, kelompok Islam beraliran sunni atau santri sejak awal perjuangan untuk merebut kemerdekaan dilihat sebagai jihad untuk melawan kaum kafir dan yang sekaligus merupakan tugas pribadi dan tugas masyarakat dalam umat.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan adalah penampakan ketidakpuasan sebagian santri terhadap gagalnya gagasan negara Islam diberlakukan di Indonesia.

Pada tahun 1985 terjadi pemboman terhadap bank-bank, beberapa gereja, dan Sekolah Teologia. Walaupun pemerintah tidak menyebut dengan jelas pihak yang tersangkut dalam peristiwa itu, namun adalah jelas dalam kejadian yang sebenarnya bahwa beberapa oknum Islam fundamentalis terlibat.

Sudah merupakan gejala umum dalam kerusuhan di Indonesia bahwa bangkitnya oposisi keras Islam mengambil bentuk dalam gerakan anti pemerintah, anti Cia, dan anti Kristen.

Pada tahun 1996 dan awal tahun 1997 diwarnai dengan berbagai kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia. Pada bulan April 1996, Cikampek sebuah kota di sebelah timur ibu kota DKI Jakarta mengalami kerusuhan yang menjurus pada huru-hara SARA, dimana berapa gedung gereja dan SD Kristen dilempari batu oleh massa yang marah. Peristiwa serupa dialami oleh orang-orang Kristen di daerah Cileungsi - Bogor. Pada tanggal 14 April, beberapa Gereja Pantekosta dirusak dan dihancurkan massa, bahkan ada anggota jemaat yang dipukuli oleh massa yang marah dan brutal.

Kasus-kasus yang melanda beberapa kota di Jawa Barat itu ternyata berkembang dan menjalar ke kota Surabaya pada bulan Juni 1996 tidak kurang dari 10 gedung gereja dirusak oleh massa.

Pada tanggal 10 Oktober 1996, kasus yang lebih berat dan lebih luas menimpa kota Situbondo dan sekitarnya. Lebih dari 20 gedung gereja dan beberapa Sekolah Kristen dihancurkan dan ada yang dibakar. Kasus serupa kembali menerpa kota Tasikmalaya. Tanggal 26 Desember 1996, massa mengamuk dan menghancurkan berbagai fasilitas umum, kantor polisi, dan gedung-gedung gereja. Tercatat paling tidak 13 gedung gereja dihancurkan sebagian dibakar, dua sekolah Kristen dan Katolik dibakar.

Pada awal tahun 1997, tepatnya 30 Januari 1997, kembali terjadi kerusuhan di daerah Jawa Barat, yaitu kota Rengasdengklok. Dan, kembali gedung gereja dan Sekolah Kristen dihancurkan dan sebagian dibakar massa.

Masih ada banyak kasus lagi yang berbau SARA. khususnya kental berbau keagamaan yang belum dikemukakan, namun berbagai kasus yang sudah dikemukakan di atas tersirat sentimen keagamaan demikian kuat. Konflik masyarakat beragama Islam dengan orang Kristen tak terhindarkan.

“Hakiem (Ed.), Lukman, H, Menggugat Gerakan Pembaruan Keagamaan: Debat Besar Pembaruan Islam, LSIP, Jakarta, 1995   15 “

“Husaini, Adian, MA, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2004 “

Contoh Peristiwa Konflik yang ada di Mataram

Penelitian ini bertujuan mengungkap kasus kerusuhan yang terjadi di Mataram tahun 2000 dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, serta upaya merumuskan rekomendasi penanganan dalam mencegah kerusuhan. Latar belakang penelitian adalah keragaman etnis serta agama yang tidak pernah memicu konflik dan kerusuhan, bahkan dalam batas-batas tertentu justru menjadi dasar lahirnya sikap kompetisi terbuka yang sehat dalam kehidupan sosial politik masyarakat Mataram, tiba-tiba dengan keragaman tersebut terindikasi menimbulkan kerawanan yang berdampak pada timbulnya konflik dan kerusuhan di Mataram pada tahun 2000, yang melibatkan penduduk Mataram dengan etnis Cina.

Penelitian ini dilakukan di kota Mataram, mengenai peristiwa kerusuhan Januari 2000 antara pemeluk agama Islam dan Kristen. Penelitian dilakukandengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelusuran dokumentasi, wawancara mendalam, serta pengamatan di lokasi kerusuhan, pengungsi dan obyek-obyek lain. Studi dokumentasi dilakukan terhadap bahan-bahan yang diperoleh dari media massa, hasil-hasil kajian tentang kerusuhan sosial yang telah dilakukan berbagai pihak dan buku-buku teks. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Pengamatan dilakukan pada lokasi-lokasi bekas kerusuhan dan obyek-obyek lain yang memungkinkan.

Data yang sudah terkumpul disitematisasi dan dianalisis lalu disusun laporan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kota Mataram yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dan etnis lain terutama suku Bali, Buton. Manado merupakan penganut agama yang berbeda dengan masyarakat (mayoritas). Pemeluk agama Islam (76,47 %), sisanya pemeluk agama Hindu (17,55%), Kristen (2,5%), dan Budha (2%).

Peristiwa kerusuhan Mataram disebut 171 karena terjadi pada tanggal 17 bulan 1 (Januari). Pemicunya adalah sikap lamban pemerintah dalam penanganan konflik di Maluku, yang mengakibatkan sejumlah massa setelah mengikuti tabligh akbar di lapangan Umum Mataram untuk menampakan solidaritas terhadap muslim dilakukan diawali dengan pengerusakan  terhadap gereja Immanuel di belakang kantor walikota Mataram. Kerugian akibat kerusuhan meliputi 10 gereja rusak, 30 rumah dan isinya dibakar, 26 pertokoan dan 10 mobil serta 7 sepeda motor dibakar, korban luka-luka 13 orang termasuk anggota polri. Penanganan dan penyelesaian kerusuhan dilakukan berbagai pihak, baik oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama baik Islam, Kristen dan Hindu. Penyelesaian kerusuhan dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan  melalui jalur hukum. Polda NTB pada tanggal 22 Januari 2000 mengumumkan pelaksanaan proses hukum terhadap 264 orang yang ditangkap dan 18 orang diantaranya dinyatakan sebagai tersangka.

Upaya pemulihan paska kerusuhan diprakarsai oleh Walilkota Mataram dengan pertemuan tokoh dari berbagai agama, melalui unsur Kandepag, Dandim, Polres, Kodam. Penanganan secara cepat dilakukan Pejabat Pemda beserta tokoh agama, Kepolisian, sehingga kerusuhan dapat diatasi relatif cepat. Kerusuhan berkhir pada sore hari bersamaan berkumandangnya azan maghrib. Untuk menghindari terulangnya konflik dimasa mendatang telah diupayakan penyadaran tentang pentingnya menjaga persatuan toleransi masyarakat yang berbeda agama dan etnik, oleh instansi pemerintah dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Agar kelompok yang bertikai tidak saling dendam, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum dan kesediaan Pemda merenovasi bangunan-bangunan yang rusak. Mengingat ketaatan muslim di Mataram dan NTB pada umumnya terhadap ulama sangat tinggi makadi masa-msa mendatang dalam penanganan masalah-masalah kemasyarakatn Pemda baiknya lebih melibatkan ulama. (Muchit A. Karim).

BAB IV

PENUTUP

v  Kesimpulan

Agama merupakan panduan moralitas manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk menemukan nilai-nilai kemanusiaannya. Dengan adanya kesadaran beragama, manusia akan memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya kehadiran manusia lain. Manusia lain tersebut tentu memiliki berbagai perbedaan dan keunikan tersendiri. Mulai dari suku, agama, ras, maupun golongan. Perlu adanya sebuah kesadaran untuk menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut.

 Agama didefinisikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dari pengertian tersebut sebenarnya agama dapat digunakan sebagai alat yang meciptakan sebuah keselarasan dalam masyarakat. Sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani.

v  Saran

Untuk mencapai kerukunan antar umat beragama , masyarakat harus bersikap toleransi antara satu agama dengan agama yang lain untuk menghindari terpicunya potensi konflik antar umat beragama di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

“http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=956&res=jpz”

“http://primadwianto.wordpress.com/2013/03/14/konflik-agama-di-indonesia/”

“http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil-penelitian/kehidupan-beragama/172-konflik-konflik-sosial-bernuansa-sara-di-berbagai-ko”

“Hakiem (Ed.), Lukman, H, Menggugat Gerakan Pembaruan Keagamaan: Debat Besar Pembaruan Islam, LSIP, Jakarta, 1995   15 “

“Husaini, Adian, MA, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2004 ““http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=956&res=jpz”    

“http://primadwianto.wordpress.com/2013/03/14/konflik-agama-di-indonesia/

Hukum Perikatan Yang Timbul Karena Perjanjian Dan Undang-Undang

Hukum Perikatan Yang Timbul Karena Perjanjian Dan Undang-Undang

A.    Hukum Perikatan Yang Timbul Karena Perjanjian.

1.      Istilah Dan Pengertian Perikatan

Istilah perikatan “verbintenis” berasal dari bahasa Belanda namun di Indonesia di artikan dengan bermacam-macam istilah :

a.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah “Perikatan” untuk  “Verbintenis”

b.    Prof. Utrecht, memakai istilah perutangan untuk “verbitenis”

c.    Prof. Subekti, SH., menggunakan istilah “verbitenis” untuk perkataan “perikatan”.

d.   Prof. Soediman kartohadiprodjo, SH., Menggunakan istilah “ hukum pengikatan” sebagai terjemahan dari “ verbintenissenrecht”.

e.    Prof. Dr. R . wirjono  prodjodikoro, SH., memakai istilah “ bukan hukum perikatan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa untuk istilah “verbintenis” dikenal ada 3 istilah, perikatan, perutangan, dan perjanjian. Dengan demikian, istilah yang dipakai untuk terjemahan dari “verbintenis” dalam buku ini adalah perikatan.  

Sedangkan mengenai pengertian perikatan itu sendiri oleh para sarjana juga diberikan secara berbeda-beda, yaitu antara lain:

a.    Menurut Hofmann 

Suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu dengan seseorang atau beberapa prang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.

b.    Menurut Pitlo 

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.

c.    Menurut Subekti

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

2.    Unsur-Unsur Dalam Perikatan

a.    Hubungan hoku.

Maksudnya adalah bahwa hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum melekatkan hak pada satu pihak dan kewajiban pad apihak lain dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hukum dapat memaksakannya.

b.     Harta kekayaan

Maksudnya adalah untuk menilai bahwa suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini yang membedakannya dengan hubungan hukum dibidang moral (dalam perkembangannya, ukuran penilaian tersebut didasarkan pada rasa keadilan masyarakat).

c.    Para pihak

Pihak yang berhak atas prestasi = kreditur, sedangkan yang wajib memenuhi prestasi = debitur.

d.   Prestasi (pasal 1234 KUH Perdata), prestasi yaitu :

·      Memberikan           sesuatu.

·      Berbuat       sesuatu.

·      Tidak berbuat sesuatu.

3.    Obyek dan Subyek  perikatan

A.  Subjek Perikatan

Subjek perikatan adalah mereka yang memperoleh hak (kreditur) dan mereka yang dibebani kewajiban (debitur) atas suatu prestasi.Pada prinsipnya, semua orang, baik natuurlijke persoonmaupun rechts persoon (badan hukum), dapat menjadi subjek perikatan.

B.  Objek Perikatan

Objek perikatan (voorwerp der verbintenissen) adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur yang dinamakan prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa :

·       Tindakan memberikan sesuatu, misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

·       Melakukan suatu perbuatan, misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu.

·       Tidak berbuat, misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tanah tertentu.

4.    Macam-macam Perikatan

Pada dasarnya, suatu perikatan dapat dilakukan oleh dua orang dan tuntutan tersebut dapat segera dilakukan. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini disebut perikatan bersahaja atau perikatan murni. Di samping perikatan murni ini, terdapat yang lebih rumit, yaitu:

a)    Perikatan Bersyarat

          Dalam KUHPer perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267. Suatu perikatan adalah bersyarat apabila  perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih  belum tentu akan terjadi baik secara  menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa, semacam itu maupun secara membatalkan  perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUHPer). Perikatan bersyarat itu terdiri dari:

1.    Perikatan dengan suatu syarat  tangguh

Ialah perikatan lahir jika peristiwa tersebut telah terjadi pada detik terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1263 KUHPer).

2.    Perikatan dengan syarat batal

Ialah perikatan yang sudah lahir akan berakhir atau dibatalkan jika peristiwa (Pasal 1265 KUHPer).

3.    Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Maksud syarat “ketetapan waktu” ialah pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada” waktu yang ditetapkan”. Waktu  yang     ditetapkanadalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tanggal yang sudah ditetapkan.

4.    Perikatan manasuka (boleh pilih)

Dalam perikatan manasuka, objek prestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan manasuka, karena debitur telah memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan.Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya.Jika debitur telah memenuhi salah satu dari dua benda yang didsebutkan dalam perikatan, yang dibebaskan dan perikatan berakhir.Hak memilih prestasi itu ada pada debitur, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditur (Pasal 1272 dan 1273 KUH Per).

5.    Perikatan Tanggung Menanggung

Dalam perikatan tangung menanggung dapat terjadi seseorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur berdapan dengan beberapa orang debitur. Apabila kreditur terdiri dari beberapa orang, ini disebut tanggung-menanggung aktif. Dalam hal ini setiap kreditur barhak atas pemenuhan prestasi selurauh hutang, dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan hapus (Pasal 1278 KUHPer).

6.    Perikatan Dapat dan Tidak Dapat Dibagi

Suatu perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dapat dibagi, apabila benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, lagi pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut.

7.    Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Perikatan ini membuat suatu ancaman hukuman terhadap debitur apabila ia lalai memenuhi prestasinnya.  Ancaman hukuman ini bermaksud untuk memberikan suatu kepastian atau pelaksanaan isi perikatan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Disamping itu juga sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul-betul terjadi wanprestasi.Hukuman itu merupakan suatu dorongan bagi debitur untuk memenuhi kewajiban berprestasi dan untuk membebaskan kreditur dari pembuktian tentang besarenya ganti kerugian yang telah dideritanya.

5.    Istilah Dan Pengertian Perjanjian

          Istilah perjanjian ini, terumus dalam bahasa Belanda dengan istilah overeenkomst, yang biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna, bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang mereka perjanjikan. Artinya terjemahan istilah tersebut dapat dikatakan sama,  terkadang bahkan digunakan bersamaan, hal ini disebabkan antara keduanya ditafsirkan sama, karena perjanjian itu sendiri sebenar juga adalah persetujuan.

a.    Asas Perjanjian.

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:

1)   Asas sistem terbukan hukum perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUHPer merupakan hukum yang bersifat terbuka (Pasal 1338 ayat (1) KUHPer). Artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku III KUHPer hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat melengkapi.

2)   Asas Konsensualitas

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPer).

Pengecualian asas ini adalah:

·       Dalam perjanjian formil

Di samping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya: perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUHPer).

·       Dalam perjanjian riil

Di samping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya: perjanjian penitipan barang (Pasal 1964 KUHPer) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUHPer).

3)   Asas kepribadian (personalitas) 

Asas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain. Menurut Pasal 1315 KUHPer, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPer, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Pengecualiannya mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1317 KUHPer, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut Pasal ini, lagi pun diberbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seseorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan suatu janji  yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang . dilakukannya kepada seorang lain memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

4)   Asas Itikad baik

Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai 2 arti yaitu :

·      Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

·      Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik.

5)   Asas pacta sunt servada

Asas ini tercantum didalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang isinya “Semua Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memnuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam Buku III KUHP tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

6)   Asas force majeur

Asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa.

7)   Asas exeptio non adiempletie contractus

Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan suatu kelalaian.

b.   Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

 Pasal 1320 KUHPer, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1)    Sepakat mereka yang mengikatkan diinya

Hal ini dimaksukan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPer).  

2)   Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecualui jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPer). Menurut Pasal 1330 KUHPer, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

·       Orang yang belum dewasa

·       Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

·       Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

3)   Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPer, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja barang itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPer, hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya, menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPer, barang-barang yan g baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

4)   Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (causa dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihal Pasal 1337 KUHPer). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab oarng mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambar tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPer, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subyektif). Sedangkan apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat onjektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian dibatalkan.

c.    Wanprestasi

1)   Pengertian wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak mencapai kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjiab.

Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

1) Keseengajaan atau kelalaian debitur sendiri.

2) Adanya keadaan memaksa (overmacht).

2)   Macam-macam wanprestasi

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

4) Debitur memenuhi prestasi, tetapi melarang melakukan yang dalam perjanjian.

3)   Mulai terjadinya wanprestasi

Pada umumnya, wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/mengatur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan sommatie (somasi).

Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1218 KUHPer debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan memenuhi prersatsi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur-debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

4)   Akibat-akibat wanprestasi

Akibat wanpresatsi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang a ada 4 macam , yaitu:

1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPer).

2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUHPer).

3) Peralihan risiko kepada Pembayarab biaya perikatan apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181ayat 1 HIR).

4)  Debitu sejak saat terjadinya wanprestasi.

Di samping itu, dalam perjanjian timbal-balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalamm hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat, untuk memberikan  suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan (Pasal 1266 KUHPer).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPer, maka hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

1) Pemenuhan perjanjian.

2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti-rugi.

3) Ganti-rugi saja.

4) Pembatalan perjanjian.

5) Pembatalan perjanjian disertai ganti-rugi.

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 syarat, yaitu:

1) Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.

2) Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.

3) Tidak adanya rangkaian dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti-rugi.

4) Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.

5)   Pembelaan debitur yang wanprestasi

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada 3 macam, yaitu:

1) Menyatakan adanya keadaan memaksa (overmacht).

2) Menyatakan kreditur telah lalai.

3) Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

4. Pembatalan Perjanjian

a. Syarat pembatalan perjanjian

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Pada dasarnya suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1)  Perjanjian itu dibuat oleh mereka tidak cakap hukum, seperti: belum dewasa, ditaruh di bawah pengampuan dan wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUHPer).

2) Perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

3) Perjanjian itu dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPer).

Dalam pasal 1266 KUHPer dapat disimpulkan, bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian, yaitu:

1) Perjanjian harus bersifat timbal-balik.

2) Pembatalan harus dilakukan di muka hakim.

3) Harus ada wanprestasi.

Menurut  Prof. Subekti, perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dengan dua cara, yaitu:

1) Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan perjanjian di depan hakim.

2) Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, dan harta mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.

Dengan demikian, yang membatalkan perjanjian itu adalah melalui putusan hakim. Menurut Pasal 1454 KUHPer, permintaan pembatalan perjanjian ini dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun.

b. Actio Paulina         

Menurut Pasal 1341 KUHPer, seorang kreditur diberikan hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan debitur yang merugikan kreditur. Hak ini disebut dengan Actio Paulina. Dengan demikian menurut Pasal 1341 ayat (1) KUHPer ini, untuk mengajukan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan baginya itu, maka kreditur diwajibkan membuktikan bahwa dengan perbuatan yang dilakukan si debitur atau oranag dengan atau untuk siapa debitur itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan para kreditur. Selanjutnya menurut Pasal 1341 ayat (3)-nya, untuk mengajukan pembatalan perbuatan yang dilakukan dengan sia-sia oleh si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa dengan berbuat demikian berarti ia merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan dari perbuatan itu mengetahuinya atau tidak.

Untuk meminta pembatalan atau mengajukan pembatalan suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat:

1) Yang meminta pembatalan adalah kreditur dari salah satu pihak.

2) Perjanjian itu merugikan baginya.

3) Perbuatan atau perjanjian itu tidak diwajibkan.

4) Debitur dan pihak lawan, kedua-duanya mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur.

c. Pembatalan perjanjian karena kekhilafan (dwaling)

Kekhilafan (dwaling) adalah gambaran yang keliru mengenai subyek atau obyek dengan siapa perjanjian  itu dilaksanakan. Menurut Pasal 1322 KUHPer, pembatalan perjanjian berdasarkan kekhilafan hanya mungkin dalam dua hal, yaitu:

1) Apabila kekhilafan terjadi mengenai hakikat barang menjadi pokok perjanjian.

2) Apabila kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut.

d. Pembatalan perjanjian karena paksaan (dwang)

Dikatakan adanya paksaan, apabila seorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, sehingga dengan demikian, orang tersebut menyetujui perjanjian itu (lihat Pasal 1324 KUHPer). Jadi di sini, yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, dan bukan paksaan badan (fisik). Dengan demikian, ancaman ini harus dengan perbuatan yang terlarang dan adalah dianggap mungkin, bahwa paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga (lihat Pasal 1323 KUHPer). Apabila yang diancamkan adalah sesuatu tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang , maka tidak dapat dikatakan suatu paksaan. Jadi, siapa yang mengacam debitur dengan upaya-upaya hukum yang dperkenankan, makaa ia bertindak menurut hukum.

e. Pembatalan perjanjian karena penipuan (bedrog)

Penipuan (bedrog) adalah suatu rangkaian kebohongan di mana pihak yang satu dengan tipu muslihat berusaha menjerumuskan pihak lawan untuk suatu kata sepakat. Menurut Pasal 1328 KUHPer, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila dengan salah satu pihak sengaja melakukan tipu-muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya memberikan persetujuan. Penipuan tidak dipersangkakan , tetapi harus dibuktikan.

B.  Hukum Perikatan Yang Timbul Karena Undang-Undang

1.    Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:

a.    Asas sistem terbukan hukum perjanjian.

Hukum perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUHPer merupakan hukum yang bersifat terbuka (Pasal 1338 ayat (1) KUHPer). Artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku III KUHPer hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat melengkapi.

b.    Asas Konsensualitas.

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPer). Pengecualian asas ini adalah:

·       Dalam perjanjian formil

Di samping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya: perjanjian perdamaian (Pasal 1851 KUHPer).

·       Dalam perjanjian matriil

Di samping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya: perjanjian penitipan barang (Pasal 1964 KUHPer) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUHPer).

c.    Asas kepribadian (personalitas) 

Asas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain. Menurut Pasal 1315 KUHPer, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPer, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Pengecualiannya mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1317 KUHPer, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut Pasal ini, lagi pun diberbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seseorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan suatu janji  yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang . dilakukannya kepada seorang lain memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

d.    Asas Itikad baik

Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai 2 arti yaitu :

·      Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

·      Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik.

e.    Asas pacta sunt servada

Asas ini tercantum didalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang isinya “Semua Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memnuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam Buku III KUHP tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

f.      Asas force majeur

Asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa.

g.    Asas exeptio non adiempletie contractus

Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan suatu kelalaian.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan.

Kata perjanjian menunjukkan adanya makna, bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang mereka perjanjikan

B.     Saran

Dalam membicarakan hukum perdata sebaiknya istilah-istilah dalam hukum perdata untuk dipahami betul-betul karena jika tidak maka akan timbul multi tapsir bahkan salah mengartikan istilah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Setiawan, 1977.Pokok-Pokok Hokum Perikatan. Bandung : Bina Cipta

Tirtodiningrat.1996, Hokum Perdata Dan Dagang . Jakarta: Gunung Sahari.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18310/hukum-perjanjian - perdata -tak-mengenal-hak-ingkar /